Acara ini dihadiri oleh berbagai narasumber, termasuk Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak dan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta. Selain itu, juga hadir sejumlah pejabat pemerintahan, termasuk Wakil Bupati Banggai, Sekretaris Daerah

Kabupaten Poso kembali menorehkan prestasi skala nasional di bidang pelayanan yakni melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Poso menerima 6 (enam) buah Sertifikat Standarisasi LPSE Digital dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI) pada tahun 2023

Rapat Evaluasi dan Pengendalian Realisasi APBD dan PAD Kab. Poso Tahun 2022. Pimpinan Rapat : 1. Bupati Poso 2. Sekretaris Daerah Kab. Poso Peserta : Seluruh Kepala PD dan Kepala Bagian SETDA Kab. Poso

Semoga Nilai Transaksi bagi Pelaku UMKM semakin besar untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Poso, karena dalam Monitoring SIRUP tercatat untuk Kabupaten Poso ada Potensi Pencadangan untuk UMK senilai 204 Milyar pada Tahun Anggaran 2022, dan ini merupakan kesempatan emas bagi pelaku UMKM untuk memanfaatkan Marketplace yang telah menjadi Mitra LKPP RI tersebut. Berikut Data dalam Dashboard SIRUP Kabupaten Poso Tahun 2022

Pembahasan Perbup Kode Etik PBJ telah masuk pada tahapan kedua yakni pembahasan di Biro Hukum Prov Sulteng. Setelah Kode Etik ini disahkan dalam Peraturan Bupati, selanjutnya SOP juga akan disahkan oleh Sekda. Kedua Data Dukung ini nantinya dapat menaikkan MCP KPK di Indkator Perangkat Pendukung.

Dalam kegiatan Apel Bersama di lingkungan Sekretariat Daerah, Drs. Mahmudin Jamal selaku Assisten 1 Bidang Pemerintahan Setdakab Poso menyampaikan Sambutan Bupati Poso tentang Kedisiplinan ASN. Bupati mengharapkan kepatuhan PP 94 Tahun 2021 secara mutlak hatus dilakukan seluruh ASN di Lingkungan Pemkab Poso.