Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ma'mun Amir, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) ke-2 se-Sulawesi Tengah pada tanggal 23 Mei 2023. Acara tersebut digelar di Estrella Hotel and Conference, Luwuk Selatan.
Dalam pidatonya, Wakil Gubernur Sulteng menekankan pentingnya memperhatikan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 mengenai Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi. Hal ini bertujuan untuk mendukung gerakan nasional "Bangga Buatan Indonesia".
Wakil Gubernur juga menyampaikan arahan presiden kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN untuk membatasi belanja impor hingga maksimal 5 persen dari total belanja tahun 2023. Selain itu, dia juga mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK) serta industri dalam negeri dengan menggunakan kartu kredit pemerintah.
Dalam rangkaian Rakor UKPBJ se-Sulteng, Ma'mun berharap dapat menghasilkan rencana aksi konkret untuk meningkatkan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah ke arah yang lebih baik. Rakor ini juga menjadi kesempatan untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada di sektor unit pengadaan barang/jasa di seluruh Sulawesi Tengah dan menjadi acuan untuk perbaikan di masa depan.
Tak hanya itu, pada Desember 2022, UKPBJ Poso meraih piagam penghargaan atas pemenuhan 17 standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Pada acara pembukaan Rakor UKPBJ se-Sulteng, Wakil Gubernur Sulteng memberikan penghargaan kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah atas komitmen dan implementasi e-katalog lokal untuk mendukung gerakan nasional "Bangga Buatan Indonesia". Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa sebagai upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Acara ini dihadiri oleh berbagai narasumber, termasuk Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak dan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta. Selain itu, juga hadir sejumlah pejabat pemerintahan, termasuk Wakil Bupati Banggai, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD Banggai, Wakil Ketua 1 DPRD Banggai, serta perwakilan dari kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah yang bertanggung jawab sebagai pengelola UKPBJ.
