I.       Pemaparan Laporan Realisasi APBD Kab. Poso s/d 31 Oktober 2022 oleh Kepala Bagian Pembangunan Setda Kab. Poso :

Realisasi APBD 60.53% per 31 Oktober 2021 berada pada -9.47% dari target realisasi per 31 Oktober 2022 yaitu 70%. Ini menunjukkan kinerja realisasi anggaran Kabupaten Poso secara keseluruhan dalam kategori rendah. Hal ini disebabkan adanya ketambahan pagu anggaran perubahan 2022 sebesar 85.99 M, serta masih rendahnya serapan belanja modal PD serta belanja transfer dana desa.

Grade Capaian Realisasi Anggaran Perangkat Daerah per 31 Oktober 2022 :

-           Realisasi Anggaran > 70% (termasuk penyerapan kategori sangat baik) = 21 PD

-           Realisasi Anggaran 66-70% (termasuk penyerapan kategori baik) = 6 PD

-           Realisasi Anggaran 62-65% (termasuk penyerapan kategori rendah) = 8 PD

-           Realisasi Anggaran < 62% (penyerapan kategori rendah) = 16 PD

Arahan Bupati Poso

a.     Pengadaan barang/jasa beberapa OPD yang belum terlaksana harus cepat direalisasikan;

b.     Akan dilakukan efisiensi anggaran belanja barang dan jasa berupa perjalanan dinas, ATK, makan-minum rapat di tahun 2023;

c.     Masih banyak perjalanan dinas yang belum terlaksana dan tidak ada “isinya” serta tidak berpengaruh terhadap pencapaian visi-misi Bupati;

d.     Kolaborasi perangkat daerah dalam menyelenggarakan kegiatan yang bermakna sesuai dengan visi-misi Bupati.

e.     Setiap OPD lakukan pembuktian program nyata yang berinovasi.

f.      Percepatan penyerapan anggaran TW I, menjadi dasar penerimanaan insentif daerah.

g.     Strategi anggaran KAS yang salah.

h.    Setiap OPD memaparkan strategi-strategi program/kegiatan kepada Bupati.;

i.      Strategi dan percepatan pengadaan barang dan jasa baik melalui penyedia maupun e-purchasing minimal awal Februari 2023 kontrak sudah ditanda-tangani;

j.      Pencairan keuangan sudah bisa dilakukan 14 hari setelah tanda-tangan kontrak. Paket-paket bisa langsung dilakukan pemilihan penyedia ataupun e-purchasing apabila perangkat daerah sudah menginput dalam aplikasi SIRUP;

k.     Komitmen Kaban Keuangan untuk penerbitan SK PA dan bendahara di bulan Desember;

l.      Sistem anggaran KAS sumber dana diterbitkan di bulan Desember;

m.   DAU diprioritaskan ditriwulan I;

n.    SDM operator aplikasi keuangan kurang à maka harus disiapkan minimal 2 orang setiap OPD untuk mengikuti bimtek di DISKOMINFO;

o.     SDM Bendahara Pengeluaran dibekali dengan pelatihan.

Diskusi

Perangkat-perangkat daerah yang realisasi TEPRA masih rendah (merah/kuning) memberikan penjelasan-penjelasan penyebab rendahnya capaian realisasi anggaran per 31 Oktober 2022.

OPD yang capaian realisasi PAD rendah menyampaikan penjelasan-penjelasan atas capaian tersebut :

1.   BKPSDM :

Retribusi peserta LATSAR belum teralisasi karena kegiatan masih berlangsung dan akan diselesaikan pada awal bulan Desember.

2.   Bag. Umum SETDA Kab. Poso:

-    Target pendapatan dari pengelolaan mess PEMDA sangat besar, masih susah untuk dicapai.

-    Kontrak sewa tower belum dibayarkan oleh penyedia.

Evaluasi Bupati :

-    Tolong dioptimalkan lagi PAD

-    Mess PEMDA rencananya akan dipihak ketigakan secara legal

-    Dibuat surat edaran agar semua ASN Pemda Poso yang melakukan perjalanan dinas agar menggunakan Mess PEMDA.

3.   Dinas PUPR :

-    PAD dari IMB, target 2 M, realisasi 400 juta, target sangat tinggi, susah untuk dicapai mengingat perizinan sudah melalui sistem OSS.

-    PAD dari alat berat, target 1,5 M realisasi 225 juta dikarenakan banyak unit yang sudah rusak, sehingga tidak bisa disewakan lagi.

Evaluasi Bupati :

Bagaimanapun caranya target harus  bisa dicapai, kenapa tahun sebelumnya bisa. Tahun ini juga harus bisa.

4.   Dinas KUMPERINDAG :

Retribusi pasar target 3 M realisasi 1 M, dikarenakan ada beberapa pasar yang sedang direhabilitasi sehingga mengurangi retribusi pasar.

Evaluasi Bupati :

-     Retribusi pasar harus digenjot lagi, aktifitas pasar sudah kembali normal tidak seperti saat covid-19.

-     Kepala-kepala pasar yang tidak becus agar diganti.

5.   Dinas Lingkungan Hidup :

Iuran sampah sudah 6 tahun tidak dinaikkan, jadi minta dinaikkan. Penagihan retribusi sampah bagi ASN harus dijalankan kembali.

Evaluasi Bupati :

-     Kepala Dinas harus mencari solusi pembayaran retribusi sampah

-     Kepala Dinas membuat telaahan dan buka rekening penampungan untuk retribusi sampah di Bank Sulteng.

6.   Dinas Perumahan :

Pembayaran retribusi Rumah Dinas Dokter dan Rumag Dinas Guru belum terlaksana, dengan alasan mereka merenovasi sendiri rumah dinas tersebut.

Evaluasi Bupati :

-     Dicarikan win-win solution untuk permasalahan ini.

-     Harus ada perjanjian terkait penempatan rumah dinas

II.             Penutup

Semua perangkat daerah dihimbau untuk secepat mungkin merealisasikan penyerapan anggaran dan PAD 2022.