Kehidupan manusia yang bermula dari kesederhanaan kini menjadi kehidupan yang bisa dikategorikan sangat modern. Di jaman yang semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang saat sekarang, segala sesuatu dapat diselesaikan dengan cara-cara yang praktis.

Seperti yang diamanatkan dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, pejabat dalam jabatan administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Ini bermakna seorang Pejabat Administrator memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah yang tentu saja harus didukung oleh Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana dibawahnya.

Kehadiran E-Katalog Lokal atau aplikasi belanja dalam jaringan yang diterbitkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) khusus bagi setiap Pemerintah Daerah merupakan peluang besar yang dapat dimanfaatkan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah lokal di Kabupaten Poso.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan BPK-RI yang telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020

Presiden Joko Widodo menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Raihan WTP ini merupakan yang kelima didapat secara berturut-turut.

Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi telekomunikasi 5G untuk industri dalam negeri. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian, Taufiek Bawazier menyatakan Kementerian Perindustrian mendorong industri dalam negeri memproduksi perangkat pendukung base station 5G.